RAKORNAS DAN DISKUSI NASIONAL 2019 HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA
Win Primier Hotel jalan Mangga Besar, Jakarta pusat, Senin (18/3/2019), HKTI mengadakan Rakornas dan Diskusi Nasional dengan tema” HKTI Sebagai Bridging Institusion Menjadi Solusi Dalam Memakmurkan Petani”.
34 Propinsi perwakilan HKTI hadir dalam acara Rakornas dan Diskusi Nasional 2019, Ketua Umum DPN HKTI pimpinan Jend(Purn) Dr.Moeldoko memberikan pernyataan kepada awak media, bahwa Organisasi HKTI dapat Memperjuangkan para Tani sebagai pendamping harus menjadi Solusi bagi permasalahan dan kesulitan sepeti kerusakan lahan yang tidak bisa dihindari dan perubahan cuaca agar masalah tersebut bisa diatasi bersama sama HKTI membantu Petani untuk menyelesaikan permasalahan dan solusi sehingga para Petani tidak kerja sendirian, ujar Moeldoko.
Dari sekian daerah yang hadir, awak media menghampiri Fernando Johnson sebagai Ketua HKTI Propinsi Papua yang memberikan pernyataan bahwa kehadiran penyelenggaraan Rakornas HKTI mengetahui kebijakan pemerintah sejauh ini untuk daerah-daerah khususnya Papua sampai Perkampungan.
Fernando Johnson yang tinggal di Biak antara Papua barat-Papua Tengah. Menurut Fernando Johnson penduduk Papua mayoritas Petani dan Nelayan, ada perkebunan kelapa sawit, Kelapa Hibrida, Kacang Hijau, Singkong, Umbi merah, Umbi kuning ,Umbi putih, Sagu dan Kopi.
Sudah ada merk Torabika dengan Garuda yang diproduksi oleh Papua sendiri.
Kehidupan Masyarakat Papua sudah setara sejak tahun 1963, sewaktu Papua Irian Jaya masuk pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia.
Menurut penuturan Fernando Johnson di era Pemerintahan Jokowi sudah mengalami kemajuan pesat seperti menguasai saham Freeport 51% sehingga memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk Papua sendiri.
Pembangunan Infrastruktur terutama Transportasi lebih pesat dan menjadi lebih baik jalannya roda perekonomian di Papua.
Fernando Johnson berharap program Perikanan dan Pariwisata dapat berjalan di Papua karena kedua Projects unggulan untuk income daerah dan pusat, juga bisa membantu menyelesaikan hutang negara. Sehingga Kemakmuran, Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dapat tercapai karena mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.(INE)
